News Breaking News
Live
wb_sunny

Breaking News

Ketua LSM MPPN Karawang Desak Penegak Hukum Telusuri Pengerjaan DAK Karena Ada Temuan BPK

Ketua LSM MPPN Karawang Desak Penegak Hukum Telusuri Pengerjaan DAK Karena Ada Temuan BPK



Karawang - Wartapasundan.com
Sabtu,27 Nopember 2020

Setelah dikabarkan bahwa bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2020 bernilai puluhan miliar serentak di lakukan di beberapa sekolah SD, SMP dan SMA/SMK di Karawang menjadi curhatan di media salah satu Kepsek akibat dugaan dimonopoli oleh oknum Ketua PGRI salah satu kecamatan, kini kritikan pedas pun dilontarkan Tatang Obet, Ketua LSM Masyarakat Pemantau Penyelenggara Negara (MPPN) Kabupaten Karawang.

Sejak awal akan dimulainya program DAK oleh Disdikpora Karawang saja dirinya memperhatikan informasi di publik dan sosial control di lapangan menduga bakal banyak terjadi kejanggalan.

"Nilai bantuan dari pemerintah pusat ini sangat fantastis juga, nilai untuk bantuan di SD saja sampai 22, 57 miliar, untuk SMP 10 miliar lebih, dan untuk SMA/SMK miliyaran dan DAK ini bukan kali ini saja di lakukan, jika di duga tidak berbau kotor di lapangan mungkin sekolah-sekolah rusak itu bakal sedikit, tapi keluhan sekolah rusak saja masih banyak terjadi," ujar Obet, sapaan akrab Tatang Obet kepada media, Sabtu (28/11/20).

Dikatakan Obet, dirinya mencium juga ada kejanggalan di tubuh Disdikpora, bahwasanya dirinya juga memperhatikan Kadis baru yang menjabat tidak akan langsung memahami peta kinerja anak buahnya yang sudah piawai di bidang itu.

Ia juga mengatakan, tahun sebelumnya Disdikpora Karawang ini telah mendapatkan temuan BPK tentang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) senilai 135 juta, atas kerugian uang negara, dan harus mengembalikan kerugian negara, tentang temuan bangunan dari program DAK yang di anggap ada penyelewengan, walaupun di kabarnya dana pengganti TGR itu sudah di selesaikan oleh pihak Disdikpora.

"Kadis ini kan baru, ya tidak mungkin lah bisa langsung piawai, dan saya masih merasakan ada kejanggalan dalam TGR atas kerugian ganti rugi ke negara itu, jika memang program ini di kerjakan swakelola dan tanpa melibatkan orang teknis bangunan, emang sekolah bisa mengerjakan itu," beber Obet.

"Dan saya mendengar ada salah satu pemborong yang menjadi komite di beberapa sekolah di Karawang, apakah di perbolehkan menjadi komite di beberapa sekolah? Jangan-jangan itu adalah akal busuknya si pemborong menjadi komite di beberapa sekolah, agar bisa mengerjakan pekerjaan swakelola program DAK yang nilainya sangat fantastis ini," timpal Obet menambahkan.

Dijelaskan Obet, jika oknum si pemborong ini di biarkan menjabat komite di beberapa sekolah demi kepentingan mendapatkan proyek, di sini jelas ada unsur KKN atau persekongkolan proyek demi kepentingan pribadi atau golongan untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak sehat.

"Saya juga mendengar bahwa temuan TGR yang di berikan oleh BPK atas pekerjaan si pemborong  yang merangkap jabatannya sebagai komite di setiap sekolah, dan juga saya mendengar oknum tersebut saat ini juga masih ikut andil dalam pekerjaan DAK tahun di beberapa sekolah yang ada di Karawang," ulas Obet.

Mengingat masa kontrak pengerjaan DAK sampai akhir Desember tahun ini harus selesai. Dia berharap semoga kali ini BPK tidak mendapatkan temuan penyelewengan atas anggaran yang besar.

"Namun, jika BPK kembali menemukan temuan, saya berharap pihak penegak hukum bisa menelusuri oknum komite yang merangkap di beberapa sekolah dan merangkap sebagai pemborong tersebut, agar nama baik Karawang sendiri tidak tercoreng oleh oknum tersebut," harapnya.(red)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar