News Breaking News
Live
wb_sunny

Breaking News

Syaiful Huda Pimpin Gerakan Pemekaran Daerah Se-Indonesia

Syaiful Huda Pimpin Gerakan Pemekaran Daerah Se-Indonesia

Jakarta,wartapasundan.id,-Forkonas PP DOB (Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru) yang merupakan wadah perjuangan pemekaran daerah dari seluruh Indonesia menggelar rangkaian acara Musyawarah Nasional (Munas) sejak tgl 13 sd 15 Februari 2021.

Meskipun Munas dilaksanakan Virtual tetap saja panitia harus mempersiapkan teknis pelaksanaan agar acara Munas berjalan sukses. Panitia yg terdiri dari para pengurus dari berbagai daerah, Kalimantan, Sulawesi, Papua, sumatra dan Jawa Barat berkumpul di kantor penghubung Pemprov Jabar di Jakarta, atas fasilitas Forkoda Jabar untuk dijadikan sekretariat panitia.

Acara puncak Munas pemilihan Ketua umum Forkonas dilaksanakan di zoom meting room di Hotel Mercure Cikini pada hari Senin 15 Februari 2021. Peserta Munas yang terdiri dari perwakilan dari CDOB (Calon Daerah Otonomi Baru) dari seluruh daerah dari Papua sampai Aceh memilih 4 Calon Ketua yg merupakan usulan daerah telah melewati seleksi pramunas di provinsi dan kelompok pulau dan kepulauan besar.

Dari 4 Calon yaitu :
Fahro razi (Ketua Komite 1 DPD RI),Saiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI),Sehan Salim Lanjar (Ketua incambun) dan,Saleh Umar (Ketua Pemekaran Provinsi Sumbawa), melalui Vote zoom terpilih Saiful Huda dengan perolehan suara 82% dengan demikian ditetapkan sebagai Ketua Umum Forkonas PP DOB untuk periode masa 4 tahun 2021-2025, untuk selanjutnya Ketua terpilih dengan 6 formatur akan menyusun kepengurusan dalam waktu satu minggu.

Usai terpilih sebagai Ketua umum, Syaiful Huda menyampaikan sambutan secara singkat tapi bermakna. Selain ucapan terima kasih kepada pengurus daerah yg telsh memberi amanah pada dirinya, kang Huda, demikian dia biasa dipanggil, mengajak berbagai pihak untuk terus menggelorakan pemekaran daerah sebagai kemutlakan sejarah untuk terciptanya keadilan di seluruh pelosok negeri. Jika terbentuk Daerah Otonomi baru maka anggaran negara akan terserap langsung ke daerah untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Meskipun pemerintah pusat masih melakukan moratorium jangan dipandang sebagai jalan buntu akan tetapi dimaknai untuk terus berjuang berseru dan bergandeng tangan berbagai daerah untuk suarakan urgensi pemekaran daerah untuk percepatan pemerataan pembangunan.(red)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar