News Breaking News
Live
wb_sunny

Breaking News

Demi Keuntungan Pribadi, Di Duga Ada Oknum PRKP Salah Gunakan Wewenang

Demi Keuntungan Pribadi, Di Duga Ada Oknum PRKP Salah Gunakan Wewenang

Karawang, Wartapasundan.id
Said Kawangi (46), Warga Dusun Rawamacan RT/RW, 06/02, Desa Kutaraja, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, sangat menyayangkan sikap okum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Karawang seolah telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Pasalnya, dengan adanya proyek di Dusun Rawamanuk, RT/RW 003/001, Desa Kutaraja, Kecamatan Kutawaluya, salah satu pekerjaan Pembangunan IPAL Skala Permukiman Minimal 50 KK dengan nama kegiatan untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman Tematik Penanggulangan Kemiskinan, dengan nilai kotrak pekerjaan sebesar Rp, 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 yang di kerjakan secara swakelola oleh Kelompok Swakelola Masyarakat (KSM) setempat malah menjadi polemik di tubuh Pemerintahan Desa dan masyarakat sekitar.

Menurut Said yang juga sebagai pegawai di Kantor Desa Kutaraja ini juga sangat menyayangkan saat ini KSM setempat seolah tidak di berikan kewenangan oleh oknum dinas PRKP untuk melakukan pembelian barang sesuai kebutuhan pekerjaan pembanguna IPAL tersebut.

“Jadi saat ini untuk membeli kebutuhan seperti paralon dan tangki mau tidak mau harus belanja ke PT yang di arahkan oleh oknum dinas PRKP itu, KSM setempat sama saja tidak di beri kewenangan untuk membeli barang ke tempat lain,” ujar Said mengungkapkan melalui via ponselnya ke redaksi Kutipan-news.co.id, Jumat (15/7/21).

Said menyebut jika KSM diberikan kewenangan, tentunya meraka akan mencari PT sendiri, dan dirinya yakin pengurus KSM tersebut bukan orang – orang bodoh, tentunya mereka akan sangat bisa belanja kebutuhan tersebut.

“Jadi saat ini bendahara dan orang – orang KSM itu mengeluh, kalau di sebut “gigit jari” ya iya. Mereka mengeluh seolah tertekan karena tidak ada kewenangan untuk melakukan pembelanjaan,” ulas Said.

Atas adanya kabar miring oknum Dinas PRKP Karawang, Ketua Karawang Monitoring Group (KMG) Imron Rosadi, S.Ag mengungkapkan bahwa modus – modus seperti itu memang kadang kala sering terjadi dan sudah menjadi permainan para oknum dinas setiap tahunnya. Padahal pada umunya sebelum terjadi realisasi anggaran para pemanfaat atau penerima swakelola biasanya sudah diarahakan dengan cara dikasih Bimbingan Tekni (Bintek) dulu agar mereka paham.

“Tentunya ini kembali sudah terjadi gep, antara desa dengan oknum dinas PRKP, artinya penerima manfaat dengan kelompok swadayanya hanya bisa pasrah, mereka bisa di sebut juga tidak ikhlas jika uang atau “kuehnya” harus di mainkan bigitu saja. Kalau bukan misinya bisnis, buat apa harus di arahkan pembelanjaan tersebut oleh oknum dinas PRKP itu,”ujar Imron.

Imron menyebut dalam projek tentunya spek atau jumlah quantitas sudah di tuangkan dalan Rancana Angaran Belanja (RAB) agar barang bisa sesuai dengan spek yang ada, Tapi bukan berati diarahkan juga harus belanja ke perusahaan yang di rekomendasikan oleh pihak dinas, dan jelas di RAB itu tidak akan tertuang untuk diarahkan oleh orang dinas.

“Artinya disini seperti ada perbutan yang diduga ingin mencicipi “Kueh” atau uang yang kental, antara orang dinas dengan penerima manfaat KSM, Padahal bantuan DAK itu bantuan alokasi dari pusat ke desa. Sedangkan dinas sebagai perwakilan Pemda hanya melakukan pemantauan saja tidak boleh terlibat di dalamnya. Berhubung ini ada Kueh (Duit) ya bagi bagi lah, mungkin begitu sudah menjadi kebiasaan,” beber Imron.

Jujur saja, Imron mengatakan jika ketua KSM tersebut di tanya, dia juga tidak mau seperti itu. Dan menurut Imron jika hal ini disebut sebagai penyalahgunaan wewenangan untuk mendapatkan keuntungan bisa masuk dan menjurus juga ke ranah perbuatan korupsi.

“Hal ini tentunya bisa di laporkan, jika ini tetap di biarkan dan berlanjut seperti ini terus tentunya akan sangat berdampak kepada hasil pekerjaan, coba nanti kita perhatikan ini pasti tidak maksimal. Ya sesuai perintah pak jokowi saja, orang desa boleh ngawasin kok sekarang atas semua projek yang di turunkan ke masayarakat desa, untuk menyelamatkan uang negara, bila perlu “Plototin” dan laporkan saja kalau emang ga bener,”ulas Imron.

Bendahara KSM Desa Kutaraja yang enggan namanya di publis mengungkapkan untuk anggran tersebut kemarin sudah diambil sekitar Rp, 120 juta setelah itu dirinya mengaku telah mentransferkan uang tersebut ke perusahaan peralon dan tangki, sedangkan yang melakukan perjanjian pembelian barang ke PT tersebut adalah Ketua KSM itu sendiri.

“Jadi intinya begini, tah urang teh balanja paralon kudu ka PT iyeu, tah balanja Tangki teh kudu ka PT iyeu ( jadi saya itu belanja paralon harus ke PT ini, Jadi belanja tangki itu harus ke PT Ini) di arahkan sama orang dinas PRKP, intinya PRKP juga tau, ngejar komisi,”ujarnya mengatakan via ponsel kepada Kutipan-news.co.id, kamis (15/7/21).

Ia juga mengatakan rencananya uang tersebut bakal di tarik semua oleh pengurus KSM, untuk pembayaran ke dua PT dilakukan dua tahap, tahap pertama pemesanan barang, tahap kedua pelunasan barang saat barang tiba di lokasi. Dan untuk anggran sebesar Rp 500 juta tersebut rencanya akan masuk ke rekening bendahara KSM secara tiga tahap atau tiga kali termin, tahap pertama 125 juta sekitar 20 persen dari pagu, tahap kedua 40 persen dan tahap ke tiga 40 persen, jadi anggran tersebut tidak di berikan ke orang PRKP.

“Saya sebagai bendahara hanya melakukan pembayaran barang saja, untuk koordinasi ke perusahaan itu dilakukan oleh Ketua KSM, Bahkan sebelum proyek di mulai antara PRKP dan pihak PT datang ke KSM agar belanja kebutuhan paralon dan tangki ke PT yang telah di tunjuk,”pungkasnya.(red)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar